Pasal tersangka penyadapan Presiden 10 tahun menjadi ancaman terberat dalam perkara ini. Bareskrim Polri menjerat empat perwira tinggi Polri dengan pasal berlapis. Ancaman hukuman tertinggi mencapai 10 tahun penjara.
Selain itu, pasal-pasal itu mencakup akses ilegal, perbuatan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik, dan penghapusan informasi elektronik. Berikut ini penjelasan pasal yang penyidik kenakan kepada para tersangka.
Pasal tersangka penyadapan Presiden 10 tahun dari Pasal 258 KUHP
Pertama, ancaman terberat datang dari Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang bersifat tidak publik. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara.
Penyidik mengenakan pasal ini kepada Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat. Selain itu, penyidik mengenakan pasal yang sama kepada tiga tersangka sebelumnya. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menilai perbuatan para tersangka memenuhi unsur pasal ini. Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto masuk dalam daftar target dugaan penyadapan. Selain itu, daftar target itu juga memuat nomor sejumlah tokoh. Kemudian, penyadapan itu berlangsung selama periode 2025 sampai 2026.
Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal, maksimal enam tahun
Selain itu, pasal kedua adalah Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal. Ancaman hukumannya maksimal enam tahun penjara. Pasal ini menyasar perbuatan mengakses sistem elektronik tanpa hak.
Dalam perkara ini, petugas memasukkan nomor-nomor target ke sistem Lawful Interception Management System, atau LIMS, tanpa melalui prosedur verifikasi resmi. Petugas melakukan pemasukan nomor ke sistem itu tanpa dasar hukum yang sah.
Selain itu, penyidik menduga Slamet punya kewenangan memberi izin penyadapan kepada para tersangka lain. Slamet berperan sebagai dewan pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Ia juga pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada 2010 sampai 2019.
Pasal 32 UU ITE tentang penghapusan data, maksimal delapan tahun
Setelah itu, pasal ketiga adalah Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang penghapusan informasi elektronik. Ancaman hukumannya maksimal delapan tahun penjara. Penyidik mengenakan pasal ini juncto Pasal 20 huruf C KUHP.
Penyidik menduga Slamet menyetujui penghapusan data hasil penyadapan pada awal Oktober 2026. Slamet memberi persetujuan itu setelah Irjen Ahrie Sonta meminta izin untuk menghapus data hasil penyadapan.
Seorang petugas melaporkan kasus ini secara resmi pada 30 Oktober 2026. Setelah laporan itu, Bareskrim bergerak cepat. Kemudian, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus. Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin memimpin tim khusus itu.
Empat tersangka, satu belum ditahan
Penyidik menetapkan tiga tersangka pertama pada Selasa, 3 November 2026. Ketiganya kini menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Kemudian, penyidik menetapkan tersangka keempat, Irjen Slamet Uliandi, pada Kamis, 5 November 2026.
Sementara itu, penyidik belum menahan Slamet karena alasan kesehatan. Penyidik menyebut ia sedang menjalani pemulihan pasca-stroke. Penyidik akan memutuskan penahanan terhadap Slamet setelah kondisinya membaik.
Polri juga menyiapkan sidang etik untuk keempat tersangka. Sanksi terberatnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat, atau PTDH. Namun, Polri belum mengumumkan tanggal sidang etik sampai Jumat, 6 November 2026.
Pasal-pasal di atas masih berupa sangkaan penyidik. Penetapan tersangka bukan vonis bersalah. Sampai saat ini, perkara ini masih tahap penyidikan. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, pasal tersangka penyadapan Presiden 10 tahun tetap menjadi ancaman terberat bagi keempat tersangka selama penyidikan berjalan.
Sumber Berita : Detikcom; Kompas; Validnews; BSI News; Bloomberg Technoz; Keterangan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto; Keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.





