DPR membahas Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan itu mencuat saat DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Senayan, Selasa, 10 November 2026. Pada hari yang sama, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana dan menyampaikan niat mundur.
Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar 2,5 jam. Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan isi pertemuan itu dalam keterangan pers di Istana, Selasa sore. Menurut dia, Prabowo tidak menolak niat Gibran, melainkan memberi saran hukum.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran di Kantor Wakil Presiden, Selasa. Selain itu, Prabowo menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK ke MA.
Hak Menyatakan Pendapat dan Posisi Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, Gibran masih menjabat wakil presiden. “Mas Gibran masih wapres,” kata Puan seusai rapat paripurna. Karena itu, pengunduran diri wapres harus melalui mekanisme resmi di parlemen. Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan, mundur atau dimundurkan sama-sama tetap harus melalui sidang istimewa.
Proses ketatanegaraan selanjutnya bergantung pada surat resmi pengunduran diri kepada pimpinan MPR sesuai Pasal 8 UUD 1945. Sampai Selasa malam, belum ada pengumuman resmi soal pengunduran diri Gibran. Karena itu, DPR masih menanti langkah hukum Gibran selanjutnya.
Putusan MA di Balik Polemik
MA mengetok Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 dan merilis salinannya pada 10 November 2026. Putusan itu membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Perkara itu bermula dari gugatan H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen.
Menko Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MA itu final dan berlaku surut. Menurut dia, putusan kasasi MA sudah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, Gibran kini menempuh PTUN dan PK MA untuk membuktikan dokumen dari SD sampai S1. Di Kalimantan Timur, publik juga mengikuti perkembangan ini sambil memantau operasi water bombing karhutla yang berjalan sampai 12 November 2026.
Sumber Berita : CNN Indonesia, Delikantara.com, Projo.or.id, Kayonews.co.id, Infosos.id











