Jangan Salah Baca Putusan MA soal Gibran: Tenggat Belum Jalan, PK Tidak Menghentikan Eksekusi

- Jurnalis

Selasa, 3 November 2026 - 11:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jangan salah baca putusan MA soal Gibran. Kesalahan paling umum ada dua. Pertama, banyak kabar mengklaim tenggat 60 hari sudah berjalan sejak 30 Oktober 2026. Kedua, banyak kabar mengklaim PK menghentikan eksekusi putusan. Kedua klaim itu keliru. Salinan putusan belum terbit. PK tidak menangguhkan eksekusi.

MA mengumumkan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat 30 Oktober 2026. Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA Yulius memimpin majelis kasasi. Majelis itu mengabulkan seluruh gugatan advokat Subhan Palal. MA membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. PT TUN Jakarta sebelumnya menguatkan putusan PTUN itu.

Objek sengketanya adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan dokumen itu. MA menyatakan suket penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu tidak sah dan batal demi hukum. MA memerintahkan penarikan dan pemusnahan dokumen itu.

Salah baca putusan MA Gibran: cek lima hal sebelum meneruskan kabar

Pertama, cek siapa yang memutuskan. MA memutuskan suket batal demi hukum. MA tidak memutuskan pemberhentian Wakil Presiden. Kedua, cek apa objeknya. Objeknya suket sebagai dokumen administrasi. Objeknya bukan jabatan secara langsung. Ketiga, cek status pernyataan. Putusan berbeda dari desakan. Putusan juga berbeda dari pendapat. Keempat, cek apakah tenggat sudah berjalan. Tenggat belum berjalan karena salinan belum terbit. Kelima, cek apakah PK menghentikan eksekusi. PK tidak menghentikan eksekusi.

Pasal 116 UU PTUN menjelaskan cek keempat dengan rinci. Panitera wajib mengirim salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada para pihak paling lambat 14 hari kerja. Setelah Kemendikdasmen menerima salinan, Kemendikdasmen memiliki waktu 60 hari kerja untuk mencabut suket. Jika Kemendikdasmen mengabaikan kewajiban itu, suket kehilangan kekuatan hukum dengan sendirinya.

Namun, salinan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 belum terbit. Biro Hukum dan Humas MA belum menerima salinan itu. Karena itu, MA membatalkan konferensi pers yang MA jadwalkan pada Senin 2 November 2026 pukul 11.00 WIB. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Andi Julia Cakrawala berkata, “Kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini.”

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung menjelaskan cek kelima dengan tegas. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berkata, “Putusan MA masih terbuka ruang upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali.” Hak itu ada. Hak itu tidak membekukan eksekusi.

Pendapat pakar dan tafsir penggugat, dibaca pada tempatnya

Advokat Surabaya Wakit Nurohman menilai Rullyandi kurang cermat membaca konsekuensi putusan. Jawa Pos mengutip Wakit pada Minggu 1 November 2026. Menurut Wakit, putusan MA tidak serta-merta memberhentikan Gibran, tetapi putusan itu tetap relevan. Kemendikdasmen boleh mengajukan PK jika memiliki novum, kata Wakit. Ia menegaskan PK tidak menangguhkan eksekusi. MA tidak memakzulkan Gibran dan DPR tidak dapat memberhentikan Gibran sendirian, ujar Wakit. Ia merujuk Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional yang DPR proses melalui mekanisme konstitusional.

Pakar hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril menilai Kemendikdasmen harus mencabut suket itu. Kompas mengutip Oce pada Minggu 1 November 2026. Oce menilai putusan tetap berlaku meski Kemendikdasmen belum mencabut suket secara administratif. Mahfud MD menilai putusan berlaku surut karena amar putusan memakai kata “batal”, bukan “membatalkan”. Para pihak masih memperdebatkan soal retroaktif.

Sementara itu, penggugat Subhan Palal menggelar konferensi pers di Jakarta pada Senin 2 November 2026. Subhan menghitung tenggat 60 hari ke depan untuk menunggu eksekusi putusan. Subhan berkata, jika Gibran tidak meninggalkan Istana Wakil Presiden dalam tenggat itu, ia akan mendatangi Istana Wakil Presiden dan meminta Gibran pulang ke Solo. Pembaca Bontang perlu membaca pernyataan itu dengan tepat. Ini rencana dan tafsir Subhan, bukan perintah pengadilan.

Latar dan lima cek

Sebagai latar, MK pada Selasa 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang bisa setara SMA. Meski begitu, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. KPU menyatakan tahapan Pemilu 2024 sudah selesai. KPU juga menyatakan KPU bukan pihak tergugat dalam perkara ini.

Akhirnya, sebelum meneruskan kabar di grup pesan, pembaca Bontang bisa memakai lima cek di atas. Suket batal demi hukum menurut MA. Tenggat 60 hari kerja belum berjalan karena salinan belum terbit. PK tidak menghentikan eksekusi. Keputusan politik menunggu proses di DPR dan sikap resmi Kemendikdasmen. Hingga Selasa pagi 3 November 2026, pemberitaan yang tersedia belum memuat pernyataan resmi Kemendikdasmen tentang pencabutan suket. Kabar yang mengklaim sebaliknya melampaui putusan yang ada.

Sumber Berita : Mahkamah Agung, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, AFU, Kompas, Jawa Pos, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum

Berita Terkait

Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Negara Bisa Sita Harta Tanpa Vonis
Gelar Perkara Dugaan Makar Hari Ini, Bareskrim Ekspose di Kejagung Jumat
Sidang Roy Suryo Lanjut Rabu (18/11), Rismon Sianipar Mangkir dan JPU Ganti Saksi
Timnas U-17 Lolos Piala Asia 2027, Sapu Bersih Kualifikasi Tanpa Kebobolan
KTT APEC Shenzhen: 21 Ekonomi Kuasai 60 Persen PDB Dunia, Ini Posisi Indonesia
MPR Gelar Pemilihan Wapres 9 Desember, Pilih dan Lantik Pengganti Gibran Sekaligus
Gempa M6,8 Guncang Laut Banda Usai Revisi BMKG, Getaran Terasa hingga Darwin
Paripurna MPR 2 Desember, Bontang Menanti Pendamping Baru Presiden
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 11:36 WIB

Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Negara Bisa Sita Harta Tanpa Vonis

Kamis, 19 November 2026 - 18:40 WIB

Gelar Perkara Dugaan Makar Hari Ini, Bareskrim Ekspose di Kejagung Jumat

Kamis, 19 November 2026 - 13:31 WIB

Sidang Roy Suryo Lanjut Rabu (18/11), Rismon Sianipar Mangkir dan JPU Ganti Saksi

Kamis, 19 November 2026 - 13:29 WIB

Timnas U-17 Lolos Piala Asia 2027, Sapu Bersih Kualifikasi Tanpa Kebobolan

Kamis, 19 November 2026 - 13:28 WIB

KTT APEC Shenzhen: 21 Ekonomi Kuasai 60 Persen PDB Dunia, Ini Posisi Indonesia

Berita Terbaru