Meski belum genap sebulan sejak penertiban dilakukan, antrean truk di depan SPBU Km 3 kembali menjadi perhatian publik. Kondisi ini mengundang keresahan, tidak hanya dari para pengguna jalan, tetapi juga masyarakat sekitar yang terdampak langsung oleh kemacetan dan kebisingan yang ditimbulkan.
Penertiban yang sebelumnya dilakukan dengan melibatkan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Satlantas, dan aparat keamanan, tampaknya belum memberikan efek jangka panjang. Padahal, upaya tersebut sempat membuat kondisi di sekitar SPBU Km 3 menjadi lebih tertib dan lancar, walau hanya dalam waktu singkat.
Kembali ke Masalah Lama
Dalam beberapa hari terakhir, pemandangan yang sudah tak asing kembali terlihat: deretan panjang truk yang mengular hingga ke badan jalan. Beberapa sopir mengaku terpaksa mengantre sejak dini hari agar bisa mendapatkan solar subsidi. “Kalau nggak antre dari malam, bisa nggak kebagian. Makanya kami pilih parkir dari jam dua pagi,” ujar salah satu sopir truk yang enggan disebut namanya.
Antrean yang mengular ini tidak hanya mengganggu kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga membahayakan pengendara lain. Banyak truk parkir di bahu jalan tanpa rambu atau lampu isyarat, membuat kondisi jalan menjadi rawan kecelakaan, terutama saat malam hari atau cuaca buruk.
Solar Subsidi Jadi Pemicu Utama
Kembali maraknya antrean truk di depan SPBU ini diduga kuat disebabkan oleh distribusi solar subsidi yang belum merata dan kuota yang terbatas di SPBU-SPBU lain. SPBU Km 3 menjadi salah satu dari sedikit tempat yang masih memiliki stok solar subsidi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kendaraan berat.
Akibatnya, truk-truk dari berbagai wilayah berkumpul di satu titik ini, menyebabkan antrean panjang. Tidak sedikit dari mereka yang datang dari luar daerah, hanya untuk mendapatkan bahan bakar yang lebih murah.
Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi merupakan bagian dari persoalan distribusi energi yang lebih luas.
Penertiban Dinilai Gagal, Perlu Pendekatan Baru
Masyarakat dan pengamat transportasi menilai bahwa penertiban yang telah dilakukan sebelumnya belum menyentuh akar masalah. Hanya mengandalkan penertiban fisik tanpa solusi jangka panjang seperti sistem antrean digital, pembatasan operasional truk, atau penambahan SPBU khusus kendaraan berat, tidak akan menyelesaikan persoalan.
Menurut Dedi Haryanto, pengamat kebijakan publik, penertiban harus dibarengi dengan kebijakan sistemik. “Penertiban itu hanya solusi jangka pendek. Jika distribusi solar subsidi masih tidak merata dan tidak ada pengawasan yang ketat, ya pasti antrean truk di depan SPBU akan terulang,” katanya.
Pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan pun diharapkan tidak hanya melakukan tindakan insidentil, tapi juga membangun sistem monitoring berbasis teknologi agar antrean truk bisa dikendalikan dengan baik.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Antrean panjang ini juga berdampak pada aktivitas warga sekitar SPBU Km 3. Banyak warga mengeluhkan polusi suara dari mesin truk yang menyala sepanjang malam, serta sampah yang ditinggalkan para sopir. Beberapa warung yang berada di sekitar SPBU bahkan mengaku mengalami penurunan omzet karena pembeli enggan masuk ke area tersebut yang kini padat dan semrawut.
Selain itu, potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan juga tidak bisa diremehkan. Distribusi logistik menjadi lambat, dan waktu tempuh kendaraan lain pun bertambah, menyebabkan penurunan efisiensi dan produktivitas.
Harapan dan Solusi
Agar persoalan antrean truk di depan SPBU tidak terus berulang, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan para pemilik armada truk. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan antara lain:
-
Menambah SPBU khusus kendaraan berat dengan suplai solar subsidi yang mencukupi.
-
Menerapkan sistem antrean berbasis digital sehingga tidak perlu parkir di badan jalan.
-
Membatasi jam operasional pengisian BBM untuk truk agar tidak mengganggu lalu lintas umum.
-
Meningkatkan pengawasan terhadap praktik penimbunan dan pembelian berulang oleh kendaraan yang sama.
Keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini akan sangat menentukan. Jika tidak segera diatasi, bukan hanya lalu lintas yang terganggu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap efektivitas kebijakan penertiban.
Antrean truk di depan SPBU Km 3 yang kembali terjadi meski belum sebulan dari penertiban terakhir menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat sistemik. Butuh lebih dari sekadar operasi lapangan untuk menyelesaikannya. Diperlukan kebijakan terpadu, pendekatan teknologi, dan pengawasan ketat agar masalah ini tidak terus-menerus menjadi momok bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
